Siapa Penerima Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang?

Akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi maupun pemahaman hukum yang memadai ketika menghadapi suatu perkara. Karena itu, negara menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, salah satu dasar utama penyelenggaraan bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut mengatur mengenai penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban, persyaratan, hingga penyelenggaraan bantuan hukum.

Lantas, siapa penerima bantuan hukum menurut undang-undang? Berikut penjelasannya.

Siapa Saja yang Menerima Bantuan Hukum?

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Hak dasar tersebut mencakup hak atas:

• Pangan.
• Sandang.
• Layanan kesehatan.
• Layanan pendidikan.
• Pekerjaan dan berusaha.
• Perumahan.

Artinya, program bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum secara khusus ditujukan untuk membantu masyarakat miskin memperoleh akses terhadap keadilan.

Bantuan hukum dapat mencakup persoalan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut UUD

Landasan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pada prinsipnya menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Kehadiran program bantuan hukum menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam menghadapi persoalan hukum dan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang tersedia.

Ketentuan Penerima Bantuan Hukum

Tidak setiap permohonan secara otomatis dapat memperoleh bantuan hukum gratis berdasarkan program bantuan hukum negara. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan hukum.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Bantuan tersebut dapat meliputi kegiatan:

• Menjalankan kuasa.
• Mendampingi.
• Mewakili.
• Membela.
• Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma bagi penerima yang memenuhi ketentuan.

Pemberian bantuan hukum dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karena setiap perkara mempunyai keadaan yang berbeda, calon penerima sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kondisi dan perkara yang dihadapi memenuhi ketentuan program bantuan hukum.

Persyaratan Mendapatkan Bantuan Hukum

Pemohon bantuan hukum perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif.

Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011, pemohon pada prinsipnya harus:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili pemohon.

Apabila pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persyaratan tersebut, sebaiknya pemohon mempersiapkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan persoalannya, seperti:

• KTP atau dokumen identitas.
• Kartu Keluarga apabila diperlukan.
• Surat atau dokumen terkait perkara.
• Bukti-bukti pendukung.
• Surat panggilan apabila telah menerima panggilan.
• Kronologi singkat permasalahan.
• Dokumen lain yang berkaitan langsung dengan perkara.

Kelengkapan dokumen akan membantu pemberi bantuan hukum melakukan pemeriksaan awal terhadap permasalahan yang disampaikan.

Mengapa Bantuan Hukum Penting?

Persoalan hukum dapat dialami siapa saja. Namun, keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan seseorang kesulitan memperoleh informasi, konsultasi, maupun pendampingan ketika menghadapi proses hukum.

Bantuan hukum membantu memperluas akses terhadap keadilan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Dengan adanya bantuan hukum, penerima dapat memperoleh pemahaman mengenai posisi hukumnya, prosedur yang akan dihadapi, serta langkah yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi perkara.

Penutup

Jadi, siapa penerima bantuan hukum menurut undang-undang? Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Untuk memperoleh bantuan hukum gratis dalam program tersebut, pemohon tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Jika Anda sedang menghadapi persoalan hukum dan ingin mengetahui apakah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum, konsultasi awal dapat dilakukan untuk membantu memahami prosedur dan dokumen yang perlu dipersiapkan.

Konsultasikan Permasalahan Hukum Anda

Butuh informasi mengenai bantuan hukum, konsultasi, atau pendampingan hukum? Silakan hubungi:

WhatsApp: +62 895-3528-71845
Email: bisalbhbk@gmail.com
Alamat: Jl. Darat No.48, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20153

Hubungi kami untuk mendapatkan informasi awal mengenai persyaratan dan layanan bantuan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.